Setiap tahunnya, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi perhatian utama bagi pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Tahun 2025 tidak terkecuali, dengan berbagai pertimbangan ekonomi, inflasi, serta kondisi sosial yang mempengaruhi keputusan ini.

Lalu, apa dasar hukumnya? Bagaimana daftar upah minimum provinsi 2025 terbaru? Sobat Kompeten dapat simak artikel di bawah ini untuk mengetahui daftar UMP 2025 di Indonesia selengkapnya.

Ringkasan

• Penetapan UMP 2025 didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 
• Penghitungan UMP mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan di masing-masing provinsi.

Apa Dasar Hukum Penetapan UMP 2025 di Indonesia?

UMP adalah upah minimum yang pemerintah daerah di tingkat provinsi tetapkan sebagai jaring pengaman untuk memastikan pekerja mendapatkan penghasilan yang layak. UMP berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun di sebuah perusahaan.

Penetapan UMP 2025 di Indonesia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
Dalam aturan ini, formula penghitungan UMP 2025 mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan di masing-masing provinsi Indonesia. Hal ini dapat menghindari risiko di tempat kerja mengenai perbedaan upah.

Daftar UMP 2025 Terbaru di Indonesia

Berikut adalah daftar kenaikan UMP 2025 berdasarkan provinsi di seluruh Indonesia yang perlu Anda ketahui:

1. DKI Jakarta: dari Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760
2. Jawa Barat: dari Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232
3. Jawa Tengah: dari Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348
4. Jawa Timur: dari Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984
5. Banten: dari Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119
6. Daerah Istimewa Yogyakarta: dari Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080
7. Kalimantan Utara: dari Rp3.361.653 menjadi Rp3.580.160
8. Kalimantan Timur: dari Rp3.360.858 menjadi Rp3.579.313
9. Kalimantan Selatan: dari Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194
10. Kalimantan Tengah: dari Rp3.261.616 menjadi Rp3.473.621
11. Kalimantan Barat: dari Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286
12. Sulawesi Barat: dari Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430
13. Sulawesi Tenggara: dari Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551
14. Sulawesi Tengah: dari Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583
15. Sulawesi Selatan: dari Rp3.434.298 menjadi Rp3.657.527
16. Sulawesi Utara: dari Rp3.545.000 menjadi Rp3.775.425 (Belum ditetapkan)
17. Gorontalo: dari Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731
18. Sumatera Barat: dari Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193
19. Sumatera Utara: dari Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559
20. Sumatera Selatan: dari Rp3.456.874 menjadi Rp3.681.570
21. Aceh: dari Rp3.460.672 menjadi Rp3.685.615
22. Riau: dari Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775
23. Lampung: dari Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069
24. Bengkulu: dari Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039
25. Jambi: dari Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533
26. Kepulauan Riau: dari Rp3.402.492 menjadi Rp3.623.653
27. Kepulauan Bangka Belitung: dari Rp3.640.000 menjadi Rp3.876.600
28. Bali: dari Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560
29. Nusa Tenggara Barat: dari Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931 (Belum ditetapkan)
30. Nusa Tenggara Timur: dari Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969 (Belum ditetapkan)
31. Maluku Utara: dari Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000
32. Maluku: dari Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699
33. Papua: dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
34. Papua Barat: dari Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545 (Belum ditetapkan)
35. Papua Tengah: dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
36. Papua Pegunungan: dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847 (Belum ditetapkan)
37. Papua Barat Daya: dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
38. Papua Selatan: dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847 (Belum ditetapkan)

Apa Dampak dari Penetapan UMP 2025 di Indonesia?

UMP yang layak dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, kenaikan UMR 2025 di indonesia harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas agar tidak membebani biaya operasional para penguasa.

UMP 2025 yang kompetitif dapat mendorong pergerakan ekonomi, namun juga perlu diimbangi dengan stabilitas harga barang dan jasa.

Penetapan UMP 2025 di Indonesia kerap menimbulkan perdebatan antara pihak pekerja yang menginginkan kenaikan signifikan dan pengusaha yang berupaya menjaga keberlanjutan bisnis. Di sisi lain, pemerintah harus mencari titik keseimbangan agar UMP 2025 tetap adil dan tidak membebani salah satu pihak.

Kesimpulan

Penetapan UMP tahun 2025 menjadi langkah penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar penghasilan yang layak dan adil di setiap provinsi.

Daftar UMP 2025 yang telah diumumkan menunjukkan adanya kenaikan di hampir seluruh wilayah karena kebutuhan hidup yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus bersinergi dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

Referensi:

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241212100614-92-1176491/daftar-kenaikan-ump-2025-di-seluruh-provinsi-ri-2025-di-seluruh-provinsi-ri